Tidak Akan (Pernah) Pilih Anies. Titik!

Dengan menyatakan tidak akan memilih Anies, apa lantas saya pilih AHY?

Begini. Oktober 2015 yang lalu, saya bicara empat mata dengan Bos tempat saya bekerja, terkait rencana pengunduran diri. Dari sorot matanya, saya merasa si Bos sudah tahu hal apa yang hendak saya sampaikan, bahkan mungkin dia sudah feeling sejak jauh-jauh hari bahwa saya hendak mengundurkan diri. Perasaan saya itu berujung pada kesimpulan bahwa pengajuan pengunduran diri saya akan diterima begitu saja. Ealah, ternyata tidak.

Pengunduran diri saya tidak langsung diterima oleh Pak Bos, namun dengan beberapa negosiasi akhirnya saya bisa resmi berhenti bekerja di akhir Bulan Desember, itu pun dua pekan sebelum hari H, saya kembali menemui si bos untuk mengingatkan, “Pak, ini bulan terakhir saya bekerja, lho, ya.”

“Loh, mana bisa, kan, harus three month notice,” jawab Bos saya.

“Iya, Pak, tapi, kan, saya sudah bilang ingin resign dari Oktober, lalu Bapak minta saya genapi saja sampai akhir tahun. Kata Bapak, kalau saya tidak suka job desk yang baru, saya boleh resign. Sudah saya coba ini sampai Desember, dan saya tidak suka.”

Saya hanyalah sekrup kecil di sebuah perusahaan yang tidak besar, namun ternyata mengundurkan diri tidak semulus yang saya kira. Logika saya, harusnya cukup bilang saja ingin resign dan berikan permintaan tertulis, kemudian pastilah disetujui. Siapalah saya ini sampai harus ditahan-tahan tidak boleh resign. Begitu, pikir saya. Tapi ternyata tidak semudah itu.

Di perusahaan yang tidak terlalu besar, seperti kantor tempat saya bekerja, tidaklah sulit untuk bertemu atasan. Jarak tidak terlalu jauh. Bisa ketemu kapan saja. Bahkan atasan saya adalah sang pemilik kantor. Owner. Saya bisa bertemu beliau kapan saja. Beda ceritanya di perusahaan besar, relatif lebih rumit. Jangankan ketemu owner, ketemu manager aja belum tentu bisa langsung ketemu. Belum lagi untuk mengundurkan diri pasti ada prosedur yang harus dilewati dan kadang berbelit-belit.

Sekali lagi, level saya hanya staff ecek-ecek lho ya, tapi mengundurkan diri ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Lalu bagaimana ceritanya bagi yang posisinya krusial, pasti lebih ruwet dong ya? Teman saya, yang level posisinya di atas saya, ada yang wajib six month notice ketika hendak mengundurkan diri, bahkan ada pula yang  pengunduran dirinya mundur-mundur terus sampai setahun karena perusahaan belum bisa mencari pegawai pengganti. Ya begitu deh, ternyata pengunduran diri tidak semudah seperti yang tertuang di atas kertas agreement letter.

Nah, saya sangat tidak tahu-menahu bagaimana aturan di dunia kemiliteran. Yang saya tahu, dari yang saya baca dan dengar di berita, AHY tiba-tiba dicalonkan jadi Gubernur DKI 2017, dan secepat kilat resmi mengundurkan diri dari institusi tempat dia berkarya.

Saya penasaran, apakah rencana mencalonkan diri jadi Gubernur DKI 2017 adalah keputusan yang mendadak atau sudah direncanakan jauh-jauh hari? Lalu bagaimana dengan surat pengunduran diri AHY sebagai anggota militer, apakah sudah disampaikan sejak jauh-jauh hari atau last minute?

Saya tidak sedang bicara benar atau salah. Saya hanya penasaran, apakah ada proses yang terlewati atau tidak.

Menurut saya, ikatan antara pemberi kerja dan pekerja, tidak melulu soal aturan main yang telah disepakati bersama. Bila pemberi kerja dan si pekerja mampu bekerja sama dengan baik, sepenuh hati, dan saling menguntungkan, rasa-rasanya sulit bagi keduanya untuk saling melepaskan. Iya ndak sih? Si pemberi kerja tidak akan rela kehilangan pegawai terbaik, begitu juga si pegawai tidak akan rela kehilangan pekerjaan yang baik.

Biasanya, putusnya hubungan kerja terjadi bila salah satu pihak merasa tidak puas atau ingin mendapat yang lebih ahay. Misal, si pemberi kerja sudah mendapat pegawai baru yang bisa kasih keuntungan lebih. Pegawai yang kinerjanya lehih epic. Atau sebaliknya, si pegawai sudah mendapat tempat bekerja yang baru yang jauh lebih menarik.

Logis dong ya? Kalau sudah tidak bahagia, kenapa mesti bertahan? Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak?

Dalam hal ini, AHY, saya penasaran apakah pengunduran dirinya sebagai anggota militer karena dia melihat ada peluang yang lebih baik di luar karier kemiliteran? Apakah pengunduran dirinya semata-mata hanya demi nusa dan bangsa? Emangnya Jakarta sebegitu terpuruknya ya, sampai-sampai AHY rela meninggalkan karier kemiliterannya untuk mengubah Jakarta ke arah yang lebih baik? Bila alasannya demikian, berarti  bukan pihak TNI kan yang memberhentikan AHY, tetapi AHY yang mengajukan pengunduran diri? Iya kan?

Kalau di militer, harus menyampaikan surat pengunduran diri berapa bulan sebelumnya? Emang bisa last minute?

Lagi pula begini lho, bila daerah tempat tinggal kalian sedang ada pemilihan ketua RT, atau RW, atau Kepala Desa, apakah kalian akan memilih warga yang baru saja pindah ke situ, hanya semata-mata karena dulunya dia anggota militer berpangkat tinggi dan anak seorang pejabat? Enggak kan?

Apakah kita rela daerah tempat tinggal kita dipimpin oleh orang yang baru datang, yang tentu saja kemungkinan besar tidak paham hal-hal apa saja yang biasa dihadapi di daerah tempat tinggal kita? Big no! Bisa-bisa saya malah curiga, kok bisa-bisanya ada yang rela datang jauh-jauh kemudian menawarkan diri menjadi pemimpin. Ada udang apa di balik batu?

Lalu tentang Anies.

Saya ini termasuk orang yang terkagum-kagum dengan Anies Baswedan ketika menjadi bagian (bahkan ketua) tim pemenangan Pak Jokowi di Pilpres 2014. Kok kayaknya adem banget tiap kali melihat dia bicara di layar kaca. Kekaguman saya makin menjadi-menjadi ketika membaca tulisan dia yang berjudul “Ini Soal Tenun Kebangsaan. Titik!”

Yang mau baca silakan lihat di sini https://www.facebook.com/notes/anies-baswedan/ini-soal-tenun-kebangsaan-titik/420753911294934/

Saya suka sekali bagian yang ini:

Dalam beberapa kekerasan belakangan ini, salah satu sumber masalah adalah kegagalan membedakan “warga negara” dan “penganut sebuah agama”.
Perbedaan aliran atau keyakinan tidak dimulai bulan lalu. Usia perbedaannya sudah ratusan -bahkan ribuan- tahun dan ada di seluruh dunia. Perbedaan ini masih berlangsung terus, dan belum ada tanda akan selesai minggu depan.
Jadi, di satu sisi, negara tidak perlu berpretensi akan menyelesaikan perbedaan alirannya. Di sisi lain, aliran atau keyakinan bisa saja berbeda tapi semua adalah warga negara republik yang sama. Konsekuensinya, seluruh tindakan mereka dibatasi oleh aturan dan hukum republik yang sama. Di sini negara bisa berperan.

Bagian terakhirnya itu lho, warbiyasa. Kita, sebagai warga negara Indonesia, tidak peduli apa pun agamanya, dibatasi oleh aturan dan hukum republik yang sama. Dan negara diharapkan punya peran menjaga itu. Saat membacanya, saya melihat Anies sebagai tokoh bangsa yang akan berdiri gagah dan lantang menjaga tenun bangsa, terutama terkait perbedaan kepercayaan.

Sampai akhirnya saya menonton Mata Najwa edisi pasangan calon nomor 3 Gubernur DKI, Anies – Sandi. https://www.youtube.com/watch?v=fdqWTtv_bo4

Pada menit 4:42 (di Youtube yang linknya saya cantumkan di atas), Najwa Shihab bertanya prihal sikap politik Anies, apakah dia sejalan dengan FPI bahwa gubernur harus orang Islam. Silakan dengar sendiri jawabannya, muter-muter. Najwa Shihab sampai harus mengulangi pertanyaanya kembali (menit 5:08), dan lagi-lagi jawabannya muter-muter, walau akhirnya ditutup dengan jawaban yang politikus banget, “sebagai seorang Muslim, saya mentaati Al-Maidah 51.”

Apakah itu jawaban yang salah? Sama sekali tidak.

Sah-sah saja kok kalau kalian, kamu, aku, kita, memilih pemimpin negara atas dasar identitas tertentu. Itu namanya politik identitas. Bukan soal SARA. Menjadi SARA apabila kita memaksakan bahwa di republik ini seorang pejabat pemerintahan harus dari kalangan atau identitas tertentu saja, termasuk soal agama.

Saya penasaran, ketika ditanya apakah gubernur harus orang Islam, mengapa Anies tidak menjawab “tidak”?

Kan memang faktanya demikian, bahwa gubernur di Indonesia tidak harus Islam. Dia sendiri lho yang bilang pada artikel “Ini Soal Tenun Kebangsaan. Titik!” bahwa “… aliran atau keyakinan bisa saja berbeda tapi semua adalah warga negara republik yang sama. Konsekuensinya, seluruh tindakan mereka dibatasi oleh aturan dan hukum republik yang sama“.

Itu dia sendiri yang ngomong gitu, apa dia lupa?

Biar afdol saya googling syarat-syarat menjadi kepala daerah di Indonesia (https://news.detik.com/berita/2690602/ini-syarat-syarat-calon-kepala-daerah-di-ruu-pilkada). Sekalian nih, syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden (http://www.edukasippkn.com/2015/06/sarat-menjadi-calon-presiden-dan-wakil.html).

Saya tidak menemukan syarat agama tertentu untuk menjadi seorang kepala daerah maupun kepala negara. Jadi, bila dikaitkan dengan tulisan yang dibuat oleh Anies, ya kita semua ini, tidak peduli aliran dan keyakinannya, bisa menjadi gubernur, sebab negara telah mengaturnya.

Lalu kenapa Anies milih untuk bertele-tele? Kenapa tidak sedari awal saja dia tegas menjawab bahwa dia pun hanya akan memilih gubernur yang beragama Islam? Apa yang dia khawatirkan? Apa yang jadi pertimbangannya? Apakah dia takut kehilangan suara dari orang-orang non-Muslim?

Haduh, yang saya takutkan lebih besar lagi.

Andai saja dia mengatakan hal itu ketika masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, akan ada berapa banyak siswa-siswi Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dll yang bercita-cita sebagai gubernur akan layu sebelum berkembang? Untungnya saja dia dipecat.

Anies tidak konsisten dengan kata-katanya sendiri, bahwa negara bisa berperan dalam menjaga tenun kebangsaan. Saat tampil di televisi, apa iya dia tidak merasa berbicara mewakili negara? Kan nantinya, bila terpilih, dia akan jadi pejabat negara.

Satu lagi, pada menit 04:42, Anies bercerita bahwa kedatangannya ke markas FPI adalah untuk mengklarifikasi bahwa dia bukan Syiah.

Baiklah, kebenaran memang harus dijelaskan. Langkah Anies ini di satu sisi akan baik untuk menggalang dukungan, tapi di lain sisi berpotensi melebarkan luka saudara-saudara kita yang Syiah, yang sampai pada hari ini entah bagaimana nasibnya (https://m.tempo.co/read/news/2016/09/07/058802284/nasib-ratusan-pengungsi-syiah-sampang-masih-terkatung-katung).

Negara kita ini pernah ada tragedi berdarah terkait Syiah lho. Anies apa tidak sadar itu? Atau dia cuek saja? Atau Syiah bukan bagian dari tenun kebangsaan yang perlu dijaga rajutannya? Atau saya saja yang terlalu berlebihan menanggapi klarifikasi Anies tersebut?

Sebagai orang yang pernah mengatakan bahwa tenun kebhinekaan harus dijaga dan kita harus bisa membedakan antara warga negara dan penganut agama, menurut hemat saya, dia harusnya punya idealisme bahwa orang-orang akan memilih dia sebagai pemimpin karena kemampuannya, bukan karena soal dia Syiah atau bukan.

Bagi saya, dua hal ini sudah lebih dari cukup dijadikan dasar untik tidak – akan pernah – memilih Anies, kapan pun dia mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Dia tidak hanya merusak tenun kebangsaan sejak dari kampanye, tapi juga tidak mampu konsisten ucapan dengan sikap.

Lalu, setelah AHY dan Anies, bagaimana dengan Ahok? Apakah saya akan memilih Ahok? Tentu saja tidak.

Saya kan KTP Bekasi.

 

*Saya tuliskan ini sebagai pengingat diri bahwa siapapun bisa menjadi apapun di negeri ini selama Undang-Undang memperbolehkan. Dan mereka yang tidak berani dengan tegas mengakui itu, tidaklah pantas dipilih sebagai pejabar negara.

Tulisan ini telah dikunjungi sebanyak 1 kali, 286 diantaranya adalah kunjungan hari ini.